REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa tidak relevan jika ada pihak yang menyebut kalau dia yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan penghapusan pilkada secara langsung.

Pernyataan ini disampaikan SBY dalam wawancara yang kemudian disebarkan ke media sosial //Youtube//. Menjawab pertanyaan soal adanya sejumlah pihak yang menyebut SBY akan meninggalkan noda hitam demokrasi jika tidak bersikap menolak penggantian pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD.

"Kalau soal disudutkan sudah lebih dari sepuluh tahun saya disudut-sudutkan. Kalau jernih kita berpikir, yang berseberangan ini siapa? ini kan di parlemen. Antara kekuatan politik A dan B, kenapa dilarikan ke SBY," kata SBY dalam wawancara tersebut.

SBY menjelaskan bahwa ia akan bertanggung jawab jika persoalan ini berkait dengan kebijakan pemerintah secara langsung. Misalnya peraturan presiden. "Maka saya bertanggung jawab dan disebut meninggalkan titik hitam demokrasi," ungkap ketua umum Partai Demokrat ini.

Persoalannya, pilkada melalui DPRD ini adalah persoalan undang-undang uang dirumuskan DPR dan pemerintah. Dan posisinya adalah pemerintah masih menunggu  karena DPR nya yang masih terpecah belah.

"Jadi tidak relevan kalau justru saya yang harus bertanggung jawab. Secara moral memang saya harus ikut menyumbangkan pikiran saya. Saat ini pun saya sedang berpikir keras," bantah SBY. Tidak disudutkan, lanjut SBY, saya akan menjalankan tugas bagaimana UU ini akan baik buat semuanya.

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika