REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pro kontra pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang akan dikembalikan lagi menjadi Pilkada melalui DPRD yang sedang dibahas dalam revisi Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada ditanggapi cukup serius oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho.

''Pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama hight cost kok,'' kata Gatot saat ditemui di acara malam puncak Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2014 yang berlangsung di Istana Maimun, Medan, Sumut.

Tapi, Gatot menilai dari aspek demokrasi, pilkada langsung lebih baik. ''Pilkada langsung lebih menjiwai makna dari demokrasi, itu pestanya rakyat dalam berdemokrasi. Pemimpin yang dipilih langsung dari rakyat akan memiliki tanggung jawab moral dengan rakyat,,'' jelas gubernur yang berasal dari PKS ini.

''Pilkada langsung juga akan memberi peluang kepada calon-calon di luar partai yang memiliki kapabilitas untuk bisa mencalonkan dirinya. Pilkada langsung juga memberi kesempatan kepada siapapun, tua maupun muda untuk dapat menjadi pemimpin,'' tutur Gatot.

Menurut Gatot, masalah pilkada langsung maupun tidak langsung sebenarnya sudah pernah juga dibahas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Dari hasil pembahasan, pilkada langsung masih lebih baik. ''Kalaupun ada masalah harus dicari jalan keluarnya bukan dibesar-besarkan masalahnya. Untuk menuju demokrasi yang sehat butuh proses,'' tegasnya.

Namun, jika PKS mendukung Pilkada melalui DPRD maka sebagai kader partai yang baik akan mendukungnya. ''Saya menjadi gubernur di dukung partai dan saya kader partai, jadi sebagai kader partai yang baik saya harus mengikuti keputusan partai,'' pungkas Gatot.

Ikuti Whatsapp Channel Republika