REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan kepala daerah secara langsung atau lewat DPRD disebut tak akan pernah bisa menekan angka politik uang. Baik politik uang yang dilakukan peserta pemilu, masyarakat atau DPRD sebagai pihak yang memilih calon kepala daerah.

"Politik uang bisa terjadi dalam konteks sistem apa pun," kata Direktur Eksekutif Populi Center di Jakarta Selatan, Sabtu (13/10‎)

Namun, kata Nico, korupsi akan terjadi secara masif dan sistemik jika pilkada dilakukan lewat DPRD. Karena akuntabilitas dan pertanggungjwaban kepala daerah hanya ke DPRD

‎"Maka DPRD itu akan menjadi semacam bos baru bagi kepala daerah," ujarnya.

Nico berkata, setiap kebijakan, keputusan dan pembahasan anggaran tidak terlepas dari kepentingan DPRD. Karena kepala daerah harus meberikan konsesi agar keputusan, kebijakan dan pembahasan anggaran disetujui DPRD.

"Jadi sangat mungkin proses korupsi terjadi di sana (DPRD)," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika