REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panja Rancangan RUU Pilkada dari PDIP, Rahadi  Zakaria mengatakan, pihaknya tetap meminta agar pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Indonesia, ujar Rahadi, seharusnya merasa bangga karena sistem demokrasinya lebih maju dari pada Singapura dan Cina.

Terkait adanya tudingan PDIP akan kalah di berbagai pilkada karena hanya menguasai tiga daerah basis PDIP, Rahadi menyangkalnya. "Kami tidak menerima pilkada secara tidak langsung atau diwakilkan kepada DPRD bukan karena takut kalah dalam berbagai pilkada,"katanya.

PDIP, terang Rahadi, hanya ingin melaksanakan pilkada sesuai dengan  dasar konstitusi. "Apa benar ada garansi jika pilkada dilakukan secara tidak langsung maka Koalisi Merah Putih akan memenangkan pilkada  di semua daerah, belum tentu,"terangnya.

Untuk menghilangkan keburukan pilkada langsung yang menelan banyak biaya, kata Rahadi, bisa diatasi dengan peraturan lain. Misalnya dengan Undang-undang Aparatur Negara yang nanti mengatur soal pembiayaan dalam pilkada.

Terkait banyaknya korupsi karena pilkada langsung, Rahadi mengatakan, korupsi itu terjadi karena ada  kesempatan dan ada yang dikorupsi. "Kalau langsung mengaitkan korupsi dengan  pilkada langsung rasanya  kurang relevan,"katanya.

Jika memang ingin menghemat biaya pilkada, lanjut Rahadi, bisa dilakukan dengan pilkada serentak. Selain itu dalam pencoblosan tidak usah memakai DPT tapi cukup menggunakan  e-ktp,  penghematan bisa dilakukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika