REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan serentak dianggap sebagai jalan keluar mengatasi masalah tingginya biaya pilkada. Karena, biaya penyelenggaraan hanya dikeluarkan satu kali.  

"Dari segi penyelenggara, hanya sekali menggaji saksi, sekali menggaji honor, sekali menyiapkan administrasi penyelenggaraan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi, Kamis (11/9).

Jika itu dilakukan, kata dia, maka elite politik harus berpikir untuk tidak menambah biaya pilkada. Misalnya, dengan tidak membeli suara agar pengeluaran mereka minimal. Alih-alih, mereka dapat berlomba menawarkan program untuk menjaring pemilih. 

Dodi pun meminta partai untuk berpikir mengenai pertimbangan jika menggunakan pilkada lewat DPRD. Misalnya, para cukong bisa saja membeli suara DPRD agar memilih calon tertentu. 

Konsekuensinya, calon itu belum tentu dari partai yang memutuskan mendukung pilkada tak langsung. 

"Elite ini gak berpikir seperti itu. Apalagi disiplin partai kan rendah sekali. Dalam satu partai tidak satu suara itu sering sekali. Itu akan terjadi kalau pemilihan di DPRD. Justru itu akan merugikan partai tersebut. Ini yang tidak dipikirkan politisi," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika