REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Gerakan Pemuda (GP) Anshor, Nusron Wahid menyatakan, pilkada tidak langsung merupakan bentuk praktik oligopoli. Tak hanya itu, namun juga bentuk kartel politik melalui sekelompok elite yang bernama DPRD dan pimpinan partai.
"Pilkada tidak langsung merupakan bentuk dominasi dan hegemoni kepentingan elite terhadap kepentingan dan kedaulatan rakyat," ujar Nusron, Kamis (11/9).
Menurut dia, jika itu terjadi rakyat akan disandera dan hanya menjadi sebagai basis legitimasi elite. Padahal seharusnya, rakyat justru diajak berpartisipasi dalam proses politik.
Selama ini, ungkapnya, pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat saja masih banyak yang abai dan korup. Apalagi kalau dipilih DPRD.
"Pasti output kepemimpinan mereka tidak peduli dan memiliki urusan dengan kerakyatan dan kemasyarakatan," tambah dia.
Di sisi lain, GP Anshor mengakui, pada praktiknya pilkada langsung mempunyai efek yang kurang baik. Seperti politik uang, mobilisasi birokrasi dan gesekan antarwarga.
Karenanya, kata dia, harus ada perbaikan dalam pelaksanaan pilkada. Sehingga dapat terlaksana pilkada langsung murah, efektif dan mengakui hak rakyat.
"Jika pilkada hendak dilaksanakan secara tidak langsung, mengapa bukan pilkades saja yang dihapus kalau alasannya sekedar efisiensi?" papar Nusron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika