REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kecewa lantaran niatnya untuk membantu memuluskan transisi pemerintahan ke presiden terpilih Joko Widodo, disalahartikan sejumlah pihak.
Salah satunya dalam hal pengadaan kendaraan dinas untuk para menteri/pejabat setingkat menteri, mantan presiden dan wakil presiden.
Demikian disampaikan CT, sapaan akrab Chairul Tanjung, kepada wartawan saat ditemui seusai mengikuti sidang kabinet terbatas di kantor presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (11/9).
"Jadi, niat beliau (Presiden SBY) baik. Misalnya, menyiapkan kendaraan untuk pemerintahan yang akan datang dan itu sudah melalui sebuah proses. Tapi, terus disalahartikan. Katanya, bermewah-mewahan lah. Kan, bukan beliau (Presiden SBY), tapi buat pejabat negara yang akan datang. Itu pesannya. Kalau gak mau diurusin, silakan diurus sendiri," ujar CT.
Seperti diketahui, Sekretariat Negara telah memutuskan menghentikan pengadaan kendaraan dinas para menteri/pejabat setingkat menteri, mantan presiden dan wapres Tahun Anggaran 2014. Keputusan ini diambil lantaran penolakan yang masif dari publik, tak terkecuali Jokowi.
Sebelumnya, Presiden dalam keterangan pers seusai memimpin sidang kabinet terbatas mengaku telah memerintahkan kepada Sekretariat Negara untuk membatalkan pengadaan tersebut. SBY menilai telah berkembang pandangan di ranah publik yang keliru mengenai kebijakan ini.
"Saya persilakan pemerintahan baru (untuk melakukan pengadaan). Dengan demikian, sekali lagi tidak ada ganjalan apa pun (bagi pemerintahan SBY)," kata SBY.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memperingatkan kepada para menteri/pejabat setingkat menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II, agar mengembalikan fasilitas-fasilitas negara yang digunakan, paling lambat 20 Oktober 2014. Selain pertimbangan waktu, pengembalian juga harus memperhatikan administrasi dan proses serah terima yang baik. "Untuk menghindari fitnah," kata SBY yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika