REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menolak mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi lewat DPRD.

Menurutnya, rakyat harus terlibat langsung dalam memilih pemimpin. "Rakyat saja yang pilih. Suara rakyat suara Tuhan," kata Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (11/9).

Ruhut sepakat jika DPRD dianggap mewakili suara masyarakat lantaran dipilih oleh rakyat. Namun persoalannya, banyak dari anggota DPRD yang sudah dipilih melupakan amanat rakyat. "Begitu sudah jadi, menjadi rampok," ujarnya.

Ruhut mencontohkan saat ini banyak anggota DPR dan DPRD yang tertangkap KPK karena korupsi. Itu membuktikan mereka yang terpilih melupakan janji-janji kepada rakyat. "Nyatanya berapa yang sudah ditangkap KPK," katanya.

DPR tengah menggodok pengubahan mekanisme pilkada dari langsung menjadi tak langsung melalui DPRD dalam RUU Pilkada. Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, tiga fraksi yang terdiri dari PDIP, PKB, Hanura menolak pilkada melalui DPRD. 

Sedangkan enam fraksi lain yang terdiri dari Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PPP, dan PKS mendung Pilkada melalui DPRD. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika