REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menanggapi penolakan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) atas pengadaan mobil dinas Mercedes Benz baru untuk kendaraan operasional kabinetnya nanti.

"Soal mobil dinas, yang penting itu penampilan fisik dan penampilan visi (produktivitas menteri) selaras," ujar Idrus Marham saat dimintai pandangannya, di Jakarta, Rabu (10/9) malam.

Idrus mengatakan apabila Jokowi memutuskan untuk menggunakan mobil dinas lama bagi para menteri di kabinetnya nanti, sah-sah saja. Namun dia menilai penggunaan mobil dinas lama itu perlu dikaji kelayakannya.

"Silahkan saja pakai yang lama. Tapi kalau mobil lama mogok-mogok, kan menghambat efektivitas kerja. Kendaraan ada masa waktunya, kalau sudah dipakai lima atau 10 tahun, apa masih layak," kata Idrus.

Dia menyarankan sebaiknya Jokowi beserta kabinetnya bisa tampil apa adanya saja soal mobil dinas ini.

"Sebaiknya pejabat tampil apa adanya saja, tidak usah tiba-tiba naik bajaj, tiba-tiba naik sepeda. Pantas tidak kalau pejabat (kabinet mendatang) naik motor, atau bajaj, kan butuh performa," ujar dia.

Idrus menekankan sebaiknya yang lebih diprioritaskan adalah program-program untuk kepentingan rakyat, dan tidak mempolitisasi persoalan mobil dinas.

Sebelumnya Jokowi menolak rencana pengadaan mobil dinas Mercedes Benz anyar untuk menteri-menterinya kelak. Pengadaan mobil dinas ini dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Jokowi menyampaikan keberatannya itu melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Jokowi menyatakan menteri kabinetnya nanti menggunakan mobil dinas bekas Kabinet Indonesia Bersatu II saja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika