REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengajak semua bupati dan wali kota yang hari ini hadir di Jakarta untuk menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
Aksi tersebut untuk menegaskan penolakan bupati dan wali kota seluruh Indonesia terhadap pelaksanaan pilkada lewat DPRD.
"Kita luangkan waktu, bubar dari sini kita jalan kaki ke Bundaran HI. Kita unjuk rasa, sampaikan ke rakyat Indonesia bahwa bupati menolak pilkada DPRD. Izin demo sudah diurus," kata Ridwan saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional bupati/wali kota seluruh Indonesia, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9).
Ajakan Ridwan langsung disambut tepuk tangan dan riuh rendah dari ratusan pimpinan daerah tingkat II yang telah hadir. Setidaknya, lebih dari 400 bupati/wali kota hadir dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota. Seluruh Indonesia (Apeksi) tersebut.
Wali kota yang aktif di media sosial tersebut mengatakan, wacana pilkada di DPRD merupakan kemunduran fundamental demokrasi.
Jika pilkada langsung dinilai tidak efisien, menurutnya, harus disusun aturan untuk menekannya. Misalnya pengaturan kampanye, pembatasan baliho dan rapat umum. Bukan mengubah sistem pemilihannya.
"Kalau caranya mahal, kurang tepat sempurnakan saja teknisnya. Jangan fundamentalnya diubah," ungkap wali kota yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ridwan mengatakan, pilkada di DPRD akan menutup peluang bagi tokoh non-mainstream untuk maju memimpin daerah. Karena pemilihan akan dikuasai oligarki partai.
Dia menyontohkan dirinya sendiri sebagai produk pilkada langsung. Ketika pilkada, ia diusung dua partai yang hanya memiliki 12 kurdi di DPRD Kota Bandung. Jika dipilih lewat DPRD, tentu saja dia tidak terpilih.
"Pilkada langsung memang melelahkan, tapi itu konsekuensi meyakinkan warga bahwa kita layak memimpin mereka," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika