REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemendagri akan mengupayakan melobi DPR agar pilkada tetap dilaksanakan langsung. Pemerintah akan melakukan pendekatan dan upaya persuasif kepada fraksi DPR yang menginginkan pilkada lewat DPRD agar mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kami upayakan pemerintah lakukan pendekatan, lobi, persuasi. Mengajak DPR kembali kepada ibu pertiwi. Memilih secara langsung sesuai yang didukung oleh banyak masyarakat," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Rabu (10/9).

Memang, menurutnya, posisi terakhir fraksi dalam panja tidak berubah. Argumentasi soal pilkada langsung atau lewat DPRD masih berjalan alot.

Namun, pemerintah dan DPR merumuskan melanjutkan perumusan ranjangan undang-undang. Mereka menyiapkan dua rancangan, yakni pilkada langsung dan tidak langsung. 

Dengan begitu diharapkan, sebelum pengambilan keputusan di Komisi II DPR, pasal-pasal RUU telah tuntas.

"Kami merumuskan pasal-pasalnya dulu. Setelah jadi dua-duanya, baru bermusyawarah lagi menentukan pilihan langsung atau tidak langsung," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika