REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan Indonesia masih memerlukan waktu untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Masih perlu proses agak panjang untuk mematangkan demokrasi di tingkat lokal, yaitu kedewasaan partai politik, elit politik, masyarakat dan penegakan hukum," kata Firman Noor dihubungi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, keterbatasan informasi di daerah menyebabkan masyarakat belum bisa melihat proses pemilihan kepala daerah secara utuh. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan sebagian elit politik untuk memenangkan calon yang diusung.
Firman mengatakan informasi yang diperoleh masyarakat di daerah seringkali tidak berimbang. Informasi yang diperoleh sangat bergantung pada media-media lokal. Media lokal sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik.
"Karena itu, sering terjadi figur yang rekam jejaknya tidak jelas, berhasil mendapatkan citra positif karena pencitraan di media massa. Informasi yang didapat masyarakat sangat tidak berimbang," tuturnya.
Sementara itu, masyarakat juga memiliki keterbatasan dalam mencari informasi penyeimbang. Bisa karena terbatasnya waktu atau karena memang tidak ada sumber informasi lain.
"Akibatnya informasi yang didapat menjadi asimetris sehingga daya analitis masyarakat menurun. Itu menyebabkan logika politik masyarakat berkurang," katanya.
Mengenai usulan kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD, Firman mengatakan hal itu memang masih terbuka untuk diperdebatkan. Pasalnya, masing-masing pihak memiliki argumentasi yang sama kuat.
"Kalau disebut pemilihan oleh DPRD tidak demokratis, sebenarnya bisa dimentahkan karena yang berjalan adalah demokrasi perwakilan. Namun, bila dikatakan peran masyarakat akan berkurang bila kepala daerah dipilih DPRD, juga ada benarnya," tuturnya.
Apa pun yang dipilih, kata Firman, yang terpenting adalah bagaimana mengawal agar sistem tersebut berjalan dengan benar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika