REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen M Romahurmuziy mengatakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih konsisten tergabung dengan Koalisi Merah Putih. Menurutnya, konsistensi ini merupakan bentuk istiqomah PPP dalam berpolitik. 

PPP juga ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk mampu menerima kemenangan dan kekalahan. "Kami juga ingin menunjukkan berada di luar atau dalam pemerintahan, sama saja," kata dia.

Romi menambahkan PPP juga ingin ada fungsi pengawasan berjalan dengan maksimal. Sehingga ada check and balance. Hal ini dinilai penting agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. 

Sebagai contoh, kata dia, PPP tidak ingin kasus pengucuran dana talangan atau bail out sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century kembali terulang. "Uang negara sebesar itu menguap begitu saja," kata dia.

Romi menambahkan, Koalisi Merah Putih juga masih solid. Partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu akan melakukan koordinasi pada 24-26 September mendatang. 

Pada acara ini, partai-partai akan memaparkan gambaran dan langkah partai. "Potret partai, PPP akan diwakili oleh pelaksana tugas ketua umum."

DPP PPP memecat Suryadharma Ali dari jabatan sebagai ketua umum. Partai Kabah itu kemudian menunjuk Emron Pangkapi sebagai plt ketua umum.

Dua pekan mendatang, PPP berencana menggelar mukernas. Agenda mukernas, yaitu membahas agenda politik terkni dan menjadwalkan muktamar untuk memilih ketua umum baru.

Romi menyatakan, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP, muktamar harus digelar paling lambat satu tahun setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. "Yaitu, Oktober 2015," kata dia.

Namun, PPP berencana memajukan penyelenggaraan muktamar pada awal 2015. "Kami dibolehkan memajukan karena selambat-lambatnyanya Oktober 2015. Nanti kami tentukan waktunya," kata Romi

Ikuti Whatsapp Channel Republika