REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, mahalnya biaya pilkada yang dikeluarkan para calon kandidat justru bermuara ke partai. Sehingga akan salah jika kemudian malah menyalahkan publik.

"Biaya politik yang besar disebabkan kandidat itu sendiri dan salah satu yang paling determinan partai politik itu menjadi alat untuk menghisap dana dari kandidat," kata Donald di Jakarta, Selasa (9/9). 

Ia menyimpulkan, ada enam biaya yang dikeluarkan kandidat calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada. Pertama, biaya jual beli perahu atau biaya awal yang dikeluarkan kandidat kepada parpol agar dipilih.

Kedua, biaya kampanye dan logistik, yakni biaya menggerakkan mesin partai. Biaya itu diberikan kandidat kepada kader partai dan masyarakat. 

Ketiga, biaya jaringan tim sukses yang diberikan kepada partai dan relawan. Selanjutnya, biaya politik uang dan biaya saksi saat pelaksanaan pilkada.

Terakhir, biaya suap yang diberikan kepada partai agar mengurus saat terjadi sengketa Pilkada di pengadilan. "Menyelesaikan persoalan ini tidak bisa dengan cara memindahkan proses pemilihan ke DPRD saja. Selain kemuduran demokrasi, kita menggiring demokrasi masuk ke masa lalu yang kelam," ujarnya.

"Pemerintahan efektif tidak akan terjadi kalau kepala daerah disandera oleh DPRD dan momentum melayani publik akan hilang," jelasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika