REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat menyebutkan lebih dari 100 desa di sembilan kabupaten/kota di daerah itu mengalami kekeringan akibat kemarau panjang.
"Desa-desa ini tersebar di sembilan kabupaten/kota dan hanya Kota Mataram yang tidak mengalami kekeringan," kata Kepala BPBD NTB Wedha Magma Ardhi di Mataram, Selasa.
Menurutnya, saat ini di wilayah NTB berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Selaparang-Bandara Internasional Lombok (BIL), dalam keadaan hari tanpa hujan, yakni antara 30-60 hari ke depan.
"Jadi wilayah kita sudah tidak ada hujan lagi selama kurun waktu 60 hari ke depan atau sampai Oktober," ucapnya.
Akibat kekeringan tersebut, pihaknya telah meminta sembilan pemerintahan kabupaten/kota yang terkena dampak yakni Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat dan Kota Bima untuk menaikkan dan melaporkan eskalasi ancaman bahaya kekeringan di daerah masing-masing.
"Ini sudah kami laporkan kepada gubernur untuk segera menyurati bupati atau wali kota melakukan upaya tanggap darurat, karena akibat kekeringan itu ratusan desa kini mengalami krisis air bersih," katanya.
Ia menambahkan, dari sembilan kabupaten/kota tersebut, lokasi terparah berada di Bima, Lombok Timur, dan Lombok Tengah bagian selatan, yang saat ini sudah tidak tersedia air bersih karena kekeringan.
Akibatnya, masyarakat di tiga kabupaten tersebut praktis hanya mengandalkan bantuan air bersih yang disalurkan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB.
"Pemerintah kabupaten sepertinya hanya duduk diam saja, makanya jangan heran kalau Dinas Sosial Provinsi NTB jadi 'keteteran' mendistribusikan air bersih," ujarnya.
Bahkan, akibat kekeringan tersebut, pihaknya memperkirakan sekitar satu juta orang penduduk di sembilan kabupaten/kota saat ini dihadapkan pada kesulitan memperoleh air bersih.
Oleh karena itu, untuk mengatasi kekeringan dan krisis air bersih tersebut agar tidak semakin meluas, pihaknya juga telah melaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui usulan anggaran sebesar Rp15 miliar, namun hingga kini belum juga ada jawaban.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai pembuatan sumur bor di setiap daerah terutama semua kabupaten/kota yang setiap tahun dilanda kekeringan. Termasuk, untuk membiayai pendistribusian air bersih.
"Dari informasi yang kami terima, ada rencana BNPB akan turun ke NTB untuk meninjau dan mengevaluasi dampak kekeringan ini, sekaligus juga mengunjungi provinsi lain. Tapi kapan pastinya kami belum mendapat kabar," ujarnya.
Untuk saat ini, pemerintah provinsi hanya bisa melakukan pendistribusian air bersih, namun hanya dua kali dalam seminggu ke daerah-daerah yang paling krisis air bersih, mengingat terbatasnya mobil tangki.
"Kami berharap kekeringan ini tidak berdampak luas bagi masyarakat," kata Wedha Magma Ardhi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika