REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Komnas HAM, bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan sedikitnya ada 1.391 konflik agraria di seluruh Nusantara yang muncul dan tetap meletus di era kepemimpinan SBY.

Dari banyaknya konflik tersebut, KPA menemukan kecenderungan tidak berpihaknya pemerintah kepada masyarakat yang terlibat pertikaian soal lahan.

Tak hanya itu, bahkan dalam beberapa kejadian, pemerintah dalam hal ini penggerak otonomi maupun aparat keamanan banyak melakukan intimidasi kepada warga.

“Cara represif masih dilakukan dalam penanganan konflik yang justru masyarakat sangat dirugikan hingga menjadi korban,” kata Sekjen KPA Iwan Nurdin di di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat Selasa (9/9).

Iwan berujar, konflik agraria di masa pemerintahan SBY masih belum dapat diselesaikan dengan cara terbaik.

Dalam permasalahan lahan ini, Badan Pertanahan Negara (BPN) pun dipandang tidak melaksanakan tugasnya dengan optimal karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki.

Sejumlah konflik perebutan lahan tak bisa ditengahi oleh BPN selaku perwakilan pemerintah.

Tak hanya itu, kata Iwan, terkadang BPN sendiri kerap membuat konflik semakin keruh akibat keputusannya terhadap perebutan lahan tidak tepat.

Imbasnya, konflik-konflik agraria tak kunjung usai sehingga memaksa bentrokan ditambah kekerasan selalu menjadi alternatif warga demi mencari jalan keluar.

“Akibat dari pertikaian-pertikaian ini tidak kurang dalam kurun waktu 2004-2014 ada 70 orang tewas, selain tentunya banyak sekali yang mengalami luka-luka, bahkan harus ditahan akibat terlibat bentrokan,” ujar Iwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika