REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota tim transisi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, melakukan pertemuan dan rapat tertutup dengan jajaran kementerian di bidang politik, hukum dan keamanan, di Kantor Polhukam, Jakarta, Senin petang.
Tim transisi Jokowi-JK yang dipimpin oleh Ketua Tim Transisi, Rini Soemarno dan didampingi oleh Deputi Transisi Hasto Kristiyanto, Akbar Faizal, Anies Baswedan, dan Andi Widjajanto itu tiba di Kantor Polhukam sekitar pukul 14.45 WIB.
Kehadiran tim transisi Jokowi-JK disambut oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, yang langsung melakukan rapat tertutup dengan sejumlah kementerian dan lembaga di bawah Polhukam.
Menko Polhukam didampingi oleh jajaran kementerian KIB II, yakni Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Mendagri Gamawan Fauzi, Menpan dan RB Azwar Abubakar, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menkumham Amir Syamsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala BIN Marchiano Norman, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Menko Polhukam mengatakan, pertemuan antara tim transisi dan kementerian di jajaran polhukam merupakan tindaklanjut dari pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu lalu di Bali.
"Atas tindak lanjut pertemuan itu, kita menggelar pertemuan dengan tim transisi," kata Djoko saat membuka rapat secara tertutup itu.
Setelah menjelaskan pertemuan itu, sejumlah wartawan dipersilakan keluar dari ruangan rapat.
Deputi Transisi Hasto Kristiyanto sebelumnya, mengatakan, pertemuan tersebut bukan merupakan keinginan tim transisi untuk masuk ke dalam pemerintah SBY. Tim transisi hanya ingin menyiapkan untuk tiga bulan pertama pada awal pemerintahan Jokowi - JK. Kemudian, setelah itu tim transisi akan langsung dibubarkan.
Menurut Hasto, tim transisi hanya mengantarkan tiga bulan pertama saja, sesuai dengan skala prioritas. Jadi, tim transisi bukan lembaga kementerian atau setingkat menteri.
"Tim transisi kan hanya menyiapkan skala prioritas kebijakan pak Jokowi, untuk nantinya menjadi 'policy' bagi kementerian. Ini untuk tiga bulan pertama, karena setelah itu kementerian akan berjalan dengan baik," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika