REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid mengatakan kadernya memang terpecah terkait pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD.

Namun secara keseluruhan PKS setuju jika pemilihan Bupati/Wali Kota dan Gubernur  dipilih DPRD bukan lagi secara langsung dipilih oleh rakyat.

"Itu (setuju dan tidaknya) hanya dinamika politik saja, namun secara keseluruhan PKS setuju pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD. Hal itu sudah disampaikan Ketua Komisi II Agus Purnomo," kata Hidayat saat Republika menghubunginya Sabtu, (6/8)

Meski masih banyak masyarakat pesimis jika pemilihan kepala derah dilakukan DPRD bisa berjalan tanpa ada politik uang.

Hidayat memastikan kemungkin politik uang pasti ada, namun masih bisa dipersempit, jika KPU sudah bekerjasama dengan KPK dan PPATK.

"Jadi pemilihan kepala derah oleh DPRD itu 100 persen bisa memutuskan lingkaran setan korupsi," ujarnya.

Karena kata Hidayat, KPU bisa bekerjasama dengan KPK dan PPATK untuk menyadap nomer telpon semua anggota DPRD dan memberitahu jika rekening anggota DPRD dipantau terus PPATK.

Hidayat berkata, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka kepala daerah terpilih tidak perlu lagi memikirkan bagaimana caranya balik modal.

Selain itu kata dia, pemilihan kepada daerah dilakukan DPRD, bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang dipilih untuk menjadi DPRD dan DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika