REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut membantu melakukan kontrol terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Indikatornya, kata dia, terlihat dari dukungan LSM pada proses pemenangan pasangan nomor urut dua itu di pilpres lalu. 

Ia menjelaskan, PDIP dan tim transisi akan menerima semua masukan masyarakat untuk sistem pemerintahan yang lebih baik. Termasuk dari ICW dan Komnas HAM.

Namun, katanya, jika ada LSM yang mengusulkan nama sebagai calon menteri maka itu akan masuk pada hak prerogatif Jokowi.

"Tim transisi tidak menerima nama. Tetapi kita menerima masukan seputar kebijakan yang akan dijalankan pemerintah nantinya. Jadi jika LSM ingin memberi nama yang tergolong negatif list atau pun tidak, maka itu hak Pak Jokowi," ujar Hasto saat dihubungi Republika, Sabtu (6/9). 

Ia menambahkan, langkah yang di tempuh ICW atau  Komnas HAM akan diterima baik oleh PDIP serta tim transisi. Apalagi keduanya berperan agar tidak ada indikasi atau pelanggran korupsi serta HAM yang berkaitan dengan menteri pada pemerintahan Jokowi-JK.

"Misal kebijkan ICW yang menyarankan potensi-potensi korupsi dan pencegahannya. Dari komnas HAM pun juga. Tetapi keputusan tetap ada di Jokowi," katanya.

Sebelumnya, Komnas HAM dan ICW berencana menyerahkan negatif list pada Jokowi terhadap calon menteri yang akan berada di kabinet dan pemerintahan.

Negatif list dibuat berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga. Keduanya mengaku akan memberikan daftar itu kepada Jokowi dalam waktu dekat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika