Jumat 05 Sep 2014 23:00 WIB

Pendamping Ahok Diusulkan dari Kalangan Nonparpol

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Foto: antara
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kaukus Muda Indonesia (KMI) mengusulkan agar wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebaiknya dari kalangan nonpartai politik guna menghindari tarikan kepentingan politis sesaat.

"Sebaiknya dari kalangan birokrasi atau pejabat karir di internal Pemprov DKI yang bersih dan berpengalaman," kata Sekretaris Jenderal KMI Rouf Qusyairi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, berbagai pihak, terutama parpol, harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya demi kepentingan dan kemajuan Jakarta yang lebih baik, sehingga cita-cita untuk mewujudkan Jakarta Baru benar-benar dapat terwujud.

"Jangan sampai hanya demi memenuhi kepentingan sempit dan sektoral, apalagi kepentingan sesaat, amanah dan harapan warga DKI tergadaikan," kata Rouf.

KMI mengingatkan kepada parpol, terutama PDIP dan Gerinda, agar memperhatikan aspirasi dan suasana kebatinan masyarakat DKI. Pada bagian lain Rouf mengatakan bahwa wagub DKI nanti harus mampu menyampaikan gagasan Ahok, yang otomatis naik menjadi gubernur setelah Joko Widodo (Jokowi) nanti dilantik sebagai presiden, agar tidak mendapatkan resistensi baik dari bawahan maupun masyarakat akibat. penyampaian yang kurang pas.

"Ahok itu tipikal orang yang sulit berkomunikasi, pribadi yang keras, sehingga dibutuhkan pendamping yang memiliki jiwa 'public relation'," katanya.

Menurut Rouf, selama ini gagasan Ahok sering berbenturan dengan anak buahnya, juga dengan peraturan. Ide-ide Ahok sering dipertanyakan oleh bawahannya karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, lanjut dia, sangat penting wagub DKI nanti dijabat oleh figur yang bisa memahami administrasi dan pengalaman di birokrasi.

"Dengan begitu, ia bisa memayungi kebijakan Ahok sesuai peraturan perundang-undangan," kata Rouf.

Menurut dia, perlu dipertimbangkan untuk menunjuk seorang perempuan sebagai wagub DKI. Selain pertimbangan kesetaraan gender, perempuan umumnya dapat berkomunikasi dengan bagus. "Lagi pula, figur perempuan perlu diberikan kesempatan untuk maju menjadi wagub," kata Rouf.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement