REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana penghapusan pilkada langsung. Menurut Jokowi, hal itu merupakan kemunduran demokrasi.

"Mundur itu. Kan sekarang sudah Pilkada langsung, //kok kita mau kembali lagi," ujarnya di Balai Kota, Jumat (5/9).

Jokowi menilai, Pilkada langsung sudah berjalan dengan baik. Jika ditemukan kekurangan, kata dia, harusnya diperbaiki, bukan justru dihilangkan.

"Yang penting yang kurang-kurang dikoreksi, bukan mundur lagi. Saya kira pemilihan langsung itulah kedaulatan rakyat ada di situ," kata dia.

Seperti diketahui, dalam rapat finalisasi RUU Pilkada, muncul wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Artinya, kepala daerah tak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. Melainkan dipilih oleh dewan. Wacana itu muncul dengan alasan penghematan dan untuk menghindari sengketa hukum yang banyak terjadi setelah Pilkada.

Mayoritas fraksi di DPR setuju dengan wacana tersebut, mereka yakni Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, dan PPP. Sementara fraksi yang tidak setuju adalah PDIP, PKS, dan Hanura. Adapun PKB menginginkan agar pilkada langsung berlaku untuk gubernur, sementara pilkada tak langsung untuk bupati atau wali kota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika