REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengatakan program pemerintah untuk membersihkan kawasan kumuh di Jakarta terancam gagal. Hal ini ia katakan karena menilai banyaknya oknum yang terdapat di rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Sebelumnya, Ahok menyampaikan kekecewaan atas kesalahan kartu untuk para penghuni di rumah susun Marunda. Kartu virtual account yang diterbitkan oleh Bank DKI, tidak mencantumkan nama serta foto, seperti yang telah diinstruksikannya.
Menurutnya, kesalahan ini dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta, sebagai pihak yang Basuki beri instruksi. "Saya sudah buat sebuah sistem agar rusun ditempati untuk orang-orang yang berhak. Selama ini banyak oknum malah perjualbelikan rusun," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (5/9).
Ia menambahkan perlu bersikap keras kepada para oknum yang selama ini kerap memperjualbelikan rusun. Menurutnya, pihak Dinas Perumahan secara sengaja telah menginstruksikan format kartu yang salah pada Bank DKI.
Aelain itu, ia mengatakan pihak Dinas Perumahan terus berdalih untuk menyalahkan Bank DKI. Padahal, ia telah menginstruksikan Dinas Perumahan agar membuat kartu penghuni di Bank DKI. Ia tak ingin Dinas Perumahan yang membuat kartu karena mengkhawatirkan permainan jual beli rusun terus terjadi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Yonathan Pasudung mengatakan persoalan sepenuhnya kesalahan Bank DKI. Menurutnya, pembuatan kartu itu secara diinstruksikan pada Bank DKI, bukan melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
