REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung menegaskan hanya akan menerima orang-orang yang memiliki surat resmi dari presiden terpilih untuk berkoordinasi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya, saat ini banyak pihak yang mengatasnamakan tim transisi Jokowi-JK berupaya untuk mendapatkan informasi.

"Kita minta surat resmi dari pemegang mandat rakyat, siapa yang ditunjuk, ini kita pegang, karena yang kita bicarakan rahasia negara. Tidak boleh sembarang orang mengetahui hal-hal yang menjadi rahasia negara," katanya, Kamis (4/9) malam.

CT pun menegaskan siap untuk membantu tim transisi yang akan segera menemuinya pada Jumat (5/9). Ia memastikan pembicaraan dengan tim transisi ini merupakan upaya untuk mempercepat proses adaptasi pemerintahan baru, agar dapat langsung bekerja efektif pada 21 Oktober 2014.

"Presiden SBY akan memerintah sampai 20 Oktober, adanya tim transisi bukan berarti ada pemerintahan gabungan, tapi ini karena niat baik Presiden agar semua siap pada 21 Oktober nanti," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan mandat kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung dan Mensesneg Sudi Silalahi untuk berdialog dengan tim transisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika