REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO — Situasi tanggul penahan luapan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo dalam keadaan kritis. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) melaporkan, terdapat setidaknya tiga titik rawan, yakni titik 21 area Barat, titik 34 area Selatan, serta titik 73 di sebelah Utara.
Humas BPLS Dwinantomo menyampaikan, lumpur sewaktu-waktu bisa meluap dan mengancam area publik. Menurut Dwi, sementara ini pihaknya terus mewaspadai daerah paling rawan, yakni titik 21.
“Daerah tersebut langsung berbatasan dengan rel kereta api dan jalan raya,” ujar Dwi kepada Republika, Kamis (4/9).
Seperti diberitakan sebelumnya, Dwi menjelaskan kembali, aktivitas pengerukan oleh BPLS terhenti sejak 18 Mei karena mendapat penolakan warga. Dwi menerangkan, warga menuntut sisa ganti rugi yang tak kunjung dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya, selaku pihak yang bertanggung jawab.
Menurut Dwi, selaku pelaksana teknis yang dibentuk pemerintah, pihak BPLS dapat mengerti kondisi psikologis warga. Dwi menggambarkan, terakhir kali warga mendapatkan cicilan ganti rugi pada tahun 2012.
Blokade yang dilakukan warga, menurut Dwi telah mengakibatkan dua tugas BPLS tidak berjalan, yakni mengalirkan lumpur ke Kali Porong dan melakukan perawatan tanggul.
Meski begitu, Dwi menjelaskan, BPLS terus melaporkan setiap perkembangan kepada Dewan Pengarah, termasuk di antaranya Gubernur Jawa Timur (Jatim) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU). “Dalam waktu dekat ini Dewan Pengarah akan mengadakan rapat,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika