REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan RUU Pilkada masih berjalan alot. Khususnya terkait pelaksanaan pilkada secara langsung atau tidak langsung. 

Pada titik akhir pembahasan, lima dari sembilan fraksi DPR menginginkan pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.  

Anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain mengatakan, sebelum pilpres hampir semua fraksi mengusulkan pemilihan langsung. Namun setelah pilpres, fraksi yang tergabung dalam koalisi Merah Putih, selain PKS, menginginkan pilkada tidak langsung.

"Mereka berubah menjadi pemilihan tidak langsung gubernur dan bupati/wali kota oleh DPRD. Semuanya dipilih DPRD," kata Malik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Menurut dia, dari pembahasan yang dilakukan tim perumus RUU Pilkada di Cisarua kemarin, permintaan pilkada tidak langsung disampaikan oleh lebih banyak fraksi. Fraksi yang menginginkan pilkada terdiri atas lima fraksi.

Yakni fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, dan Fraksi Partai Gerindra. Kelimanya merupakan anggota Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pilpres kemarin.

Sementara PKS, meski tergabung dalam koalisi Merah Putih, tetap menginginkan pilkada gubernur dan bupati/wali kota secara langsung. PKS memiliki sikap yang sama dengan PDI Perjuangan dan Partai Hanura.

Ketiganya menginginkan pilkada digelar langsung. Yaitu, gubernur dan bupati/wali kota dipilih langsung oleh rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika