REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama berang dengan kartu virtual account Cash Management System (CMS) yang dikeluarkan oleh Bank DKI, Kamis (4/9). Hal ini, karena kartu yang ditujukan untuk pembayaran sewa rumah susun Marunda itu tidak sesuai dengan instruksi yang ia berikan.
Semula, Basuki menginginkan kartu virtual account itu dilengkapi dengan nama serta foto masing-masing penghuni rusun tersebut. Pria yang akrab disapa Ahok ini juga mengatakan sejak awal ia telah menginstruksikan pada Dinas Perumahan DKI Jakarta agar memesan membuat kartu dengan format tersebut. Tujuannya, agar tidak ada lagi penyelewengan yang dilakukan oleh para penghuni rusun.
"Kalau dengan format yang begini saya gak bisa tau identitas jelas penghuni rusun kan, harus saya cek satu-satu ke bank dulu," ujar Basuki, dalam pernyataan di Balai Kota, Kamis (4/9).
Menurut Basuki, dengan format nama serta foto yang ada di masing-masing kartu, ia dapat melakukan pengawasan secara ketat pada para penghuni rusun. Basuki menuturkan, selama ini penyelewengan yang dilakuka kerap terjadi.
Penyelewengan itu dikatakan oleh Basuki seperti warga yang diberi rusun oleh pemerintah, kemudian menjual unitnya dengan harga yang lebih tinggi. Tidak jarang, para warga yang biasanya berasal dari kelas menengah kebawah juga menyewakan rusun miliknya.
"Kalau pakai nama, pakai foto, sewaktu-waktu saya inspeksi dan lihat penghuni rusun gak sesuai sama yang terdaftar kan bisa saya langsung usir," ujar Basuki menjelaskan.
Menanggapi kekesalan Basuki, Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Eko Budiwiyono berjanji akan memperbaiki sistem pembayaran retribusi di rusun Marunda. Ia mengatakan, akan membuat kartu yang sesuai dengan instruksi Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Selain itu, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Zulfarshah juga mengatakan, pihak bank akan menarik seluruh kartu yang telah diberikan pada penghuni rusun. Rencananya, kartu yang telah dilengkapi dengan nama dan foto, sesuai instruksi Basuki dapat selesai pada November.
Ikuti Whatsapp Channel Republika