REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Dossy Iskandar Prasetyo, mengatakan usulan menjual pesawat kepresidenan bukan perihal lama atau barunya pesawat itu dibeli.

Terkait dengan usulan kader PDIP untuk menjual pesawat kepresidenan untuk kepentingan subsidi BBM, Dossy mengatakan  opsi itu baru sebatas usulan. Opsi itu perlu dikaji mendalam, karena pesawat kepresidenan menyangkut bagian dari simbol negara.

"Kalau dipandang belum urgen, silahkan. Tapi tentu kembali melihat bagaimana aktifitas dan mobilitas presiden dan wakil dalam penggunaan pesawat tersebut ke depan," tutur Dossy kepada Republika Online (Rol), Rabu (3/9).

Menurutnya, perlu menghitung kembali mana yang lebih murah antara biaya menjual pesawat untuk penghematan anggaran dan biaya perjalanan presiden ke depan. Hal itu juga menyangkut keamanan, kenyamanan dan kemanfaatan pesawat tersebut. "Perlu diperhatikan apa latar belakang pembelian pesawat itu pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," ujar dia.

Alasan dijualnya pesawat untuk menutupi kebocoran anggaran subsidi BBM, Dossy mengatakan tentu itu tidak akan cukup.

Sebelumnya pada Senin (1/9), Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait mengusulkan pesawat kepresidenan dijual. Meski pun, Boeing Business Jet 2 itu baru beberapa bulan dibeli dengan harga 91,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 820 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika