REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar berada dalam persimpangan jalan. Meski Ketua Umum Aburizal Bakrie sudah menegaskan partainya bergabung dalam Koalisi Merah Putih, nyatanya tidak sedikit politikus Golkar mendesak agar partai berlambang beringin tersebut bergabung bersama Jokowi-JK.
Berdasarkan survei Sinergi Data Indonesia (SDI) yang dilakukan pada 19-29 Agustus, terungkap bahwa mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ingin agar Golkar berada di luar pemerintahan. Dari populasi 542 DPD di Indonesia, (SDI) mengambil sampel 156 DPD dengan metode proportionate stratefied random sampling dan wawancara melalui telepon, serta margin of error kurang lebih 6,8 persen.
"Mayoritas DPD ingin Golkar jadi penyeimbang pemerintah. Hasil survei menunjukkan, yang mengusulkan masuk pemerintahan hanya 29,50 persen, di luar pemerintahan 55,90 persen, dan 14,70 persen tidak jawab," kata peneliti SDI Barkah Pattimahu di Jakarta, Rabu (3/9).
Menurut dia, hasil telesurvei tersebut menunjukkan agar Golkar berani belajar untuk menjadi 'oposisi'. Pasalnya, sambung dia, kalau Golkar memaksakan diri masuk pemerintahan maka paling banter mereka mendapat jatah dua kursi.
Hanya saja, risikonya segala capaian Golkar di pemerintahan tidak akan terlihat lantaran masyarakat akan menilai kebijakan pemerintah merepresentasikan PDIP. "Lebih dari separuh pemilik suara sah Golkar ingin Golkar tidak masuk kabinet Jokowi-JK," kata mantan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) itu.
Barkah menilai, Golkar lebih baik mencoba untuk pertama kalinya berada di luar pemerintahan. Hal itu selain menjadi tradisi baru bagi partai tersebut, juga diyakini sebagai cara untuk meningkatkan elektabilitas di masyarakat. Berkaca dari Pemilu 2009 dan 2014, di mana Golkar hanya mendapat sekitar 14 sampai 15 persen, itu terjadi lantaran pencapaian kader di pemerintahan tidak terlihat oleh rakyat.
Karena itu, lanjut dia, kalau masih ingin ikut pemerintahan Jokowi-JK maka konsekuensinya di Pemilu 2019, perolehan suara Golkar tidak akan beranjak dari yang didapatkan sekarang. "Jika di luar pemerintahan, Golkar akan menerima manfaat dari kebijakan tak prorakyat dan mendapat efek elektoral," ujar Barkah.
Hasil lain survei yang dilakukan SDI juga menunjukkan mayoritas anggota DPD tingkat I dan II menginginkan Munas Golkar dilaksanakan pada 2015. Meski ada politikus yang ingin agar Munas dilakasanakan pada 2014, namun hal itu disebutnya tidak merepresentasikan suara mayoritas.
"Sebanyak 69,20 persen menginginkan Munas dilakukan tahun 2015, dan Munas dilaksanakan 2014 hanya diinginkan sebanyak 23,10 persen."
Ikuti Whatsapp Channel Republika