REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimistis bisa menekan angka kemiskinan menjadi sekitar 9,86 persen dari 2013 yang masih sebesar 10,39 persen.

"Penurunan angka kemiskinan itu semakin diyakini bisa tercapai karena laporan BPS ( Badan Pusat Statistik) Sumut pada Juli lalu menyebutkan penduduk miskin pada Maret 2014 tinggal 9,38 persen atau 1.286.700 jiwa," kata Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho di Medan, Selasa.

Jumlah penduduk miskin itu turun dibandingkan posisi Maret 2013 yang masih 10.06 persen atau 1.362.400 jiwa.

Menurut dia, penurunan angka kemiskinan antara lain dilakukan dengan berupaya menekan angka inflasi dari tahun lalu yang sangat tinggi 10,39 persen dan mendorong munculnya jumlah proyek besar agar terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak.

Penekanan inflasi sendiri dilakukan dengan memaksimalkan kinerja Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) Siumut untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan barang di pasar.

Adapun berbagai proyek pembangunan yang bersumber dari APBD, APBN dan swasta diharapkan semakin membantu penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Dia mengakui, tahun ini, Pemprov Sumut menargetkan angka pengangguran di kisara 9,50 -10 persen.

Pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, Pemprov Sumut memang harus menekan angka inflasi guna menurunkan angka kemiskinan.

Menurut dia, dewasa ini, harga barang sudah terdongkrak naik dengan adanya wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 12 kg.

Harga berbagai barang itu biasanya akan naik lagi saat harga BBM dan gas dinaikkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika