REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuh menteri diminta mundur seiring akan pelantikan mereka sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Dikhawatirkan, pengunduran diri mereka menggangu program transisi pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Muncul saran dan masukan kepada tim transisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK) agar mengkaji ulang penunjukan menteri dari partai politik. Sehingga, kejadian menteri mundur di akhir jabatan karena memilih dilantik sebagai Anggota DPR tak terulang.
Namun tim transisi Jokowi-JK menegaskan, sejauh ini opsi penunjukan posisi menteri masih mutlak ada di Jokowi-JK. Tim transisi hanya memberikan masukan nyata dari segi pengalihan pemerintahan SBY-Boediono ke Jokowi-JK.
Mundurnya tujuh menteri tersebut pun belum dianggap terlalu memengaruhi. Karena, masih ada pimpinan mereka, seperti presiden dan wapres yang bisa dijadikan sumber membuka informasi.
"Kalau soal itu, arahan kami bisa minta dari presiden dan wapres. Seperti tadi, kami minta arahan kepada Pak Boediono untuk dibukakan komunikasi yang efektif dengan seluruh kementerian," ujar ketua tim transisi Jokowi-JK Rini M Soemarno usai bertemu Boediono di Istana Wapres Jakarta, Selasa (2/9).
Rini mengatakan, yang terpenting menteri dengan posisi sentral di kabinet SBY-Boediono yakni kemenko tidak ditinggalkan oleh pejabatnya. Karena para menko merupakan pelaksana teknis yang mengetahui benar jalannya pemerintahan beberapa tahun belakangan ini.
Dari menko yang ada, tim transisi dapat meminta saran dan informasi mengenai mana program yang nantinya bisa diteruskan oleh kabinet Jokowi-JK. Masukan strategis itu terus mereka buru dan tampung.
Setelah itu kemudian dibahas mendalam bersama Jokowi-JK sebelum penyusunan formasi kabinet anyar yang berisikan menteri terpilih.
Dia menambahkan, kelompok kerja wapres pun bisa memberikan informasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan tim transisi. Melalui para deputi wapres di kelompok kerja itu, dapat diketahui mana program yang paling dapat menjadi perhatian.
"Dari deputi-deputinya pak wapres itu, kami membuka informasi. Misalnya tadi pak wapres memberikan pintu akses kami ke BNP2K untuk mendapatkan data dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan," ujarnya.
Dia menegaskan, tim transisi akan terus menjaga komunikasi dengan seluruh jaringan yang ada di bawah presiden dan wapres. Sehingga, program kerakyatan dapat ditampung untuk kemudian didiskusikan bersama oleh internal tim transisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika