REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryadi menilai perlunya melibatkan para Latupati dan para Raja/Kepala Desa untuk mengatasi konflik antarkampung di Maluku agar tidak berkepanjangan.
"Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) telah melakukan rapat musyawarah dengan para latupati dan para raja untuk mencari solusi penyelesaian konflik agar tidak berkepanjangan," katanya di Ambon, Sabtu.
Menurut Pangdam, pihaknya dengan seluruh jajaran mulai dari tingkat Kodam sampai tingkat paling dekat dengan masyarakat yakni Babinsa (Bintara Bina Desa) yang ditempatkan di desa-desa terpencil harus sepaham dengan kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh gubernur yang menginginkan suasana damai di Maluku.
"Kita berharap kerukunan, keharmonisan dan keselarasan hidup bersama di daerah ini tetap terjaga dengan baik serta hidup dalam semangat persaudaran dan toleransi antarsesama," katanya.
Ia mengatakan konflik antarkampung yang telah terjadi beberapa waktu lalu setelah diidentifikasi bahwa penyelesaiannya tidak hanya menerapkan hukum adat tetapi mestinya hukum positif juga perlu diterapkan sehingga bisa memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.
"Menyikapi hal ini, kami telah melakukan pendekatan secara personal dengan mengumpulkan para latupati dan para raja. Kami mengajak mereka untuk menyelesaikan secara permanen segala bentuk permasalahan dengan cara bermusyawarah, ini solusi pemecahan masalah yang kami lakukan sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
