REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik-ekonomi Ichsanuddin Noorsy mempertanyakan sikap inkonsistensi PDI Perjuangan yang mendukung rencana penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah Joko Widodo- Jusuf Kalla.
Padahal, menurutnya, selama ini PDIP menjadi partai oposisi yang paling tidak mendukung kebijakan yang tidak prorakyat. Termasuk salah satunya kenaikan harga BBM.
Ia menjelaskan, dukungan tersebut tidak sesuai prinsip partai itu yang menyatakan berpihak ke wong cilik.
"Saat menjadi oposisi kenaikan harga BBM disebut tidak prorakyat. Kenapa sekarang enggak bilang demikian juga?" kata Noorsy di Jakarta Pusat, Sabtu (30/8).
Ia juga mempertanyakan logika ekonomi yang dipertimbangkan PDIP yang tidak sesuai dengan apa yang dijual ke publik selama ini. Karena logika ekonomi itu tidak sesuai konsititusi yang selama ini selalu ditegaskan Jokowi dalam kampanyenya.
Menurutnya, logika ekonomi yang sesuai konstitusi harus mengikuti amanat yang tertuang dalam UUD 1945. Yakni pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".
"Kalau benar mengikuti konstitusi. Konstitusi kita tidak akan memberikan ruang bagi harga pasar atau harga keekonomian," ujar dia.
Noorsy melanjutkan, logika pikir pemerintah Jokowi-JK untuk menaikkan rencana BBM justru menggunakan UU Migas. Karenanya, menyalahi konstitusi.
"Jadi jangan bicara terlampau jauh, padahal cara berpikir kita lagi digeser ke logika harga pasar dan harga ekonomi internasional," ujar Noorsy.
Padahal, kata dia, pertimbangan kebijakan BBM harus mempertimbangkan dua hal. Yaitu, Indonesia sebagai importir dan net importir. Namun, yang dipakai hitungan saat ini diposisikan negara sebagai net importir.
"Kita menghitung betul-betul berpatok dengan harga minyak pasar Internasional. Tetapi tidak menghitung dari biaya produksi yang juga kita keluarkan," kritik Noorsy.
Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan mendukung kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, ia enggan disebut tidak konsisten dalam mendukung kesejahteraan rakyat.
Ia menegaskan jika besaran subsidi tetap dipertahankan maka terjadi defisit anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika