REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desakan pemerintahan transisi Joko Widodo (Jokowi) agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM menyusahkan kaum buruh dan rakyat kecil. Ini tidak mendorong kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat seperti menaikkan upah minimum 30 persen dan memberikan jaminan pensiun yang laik.

"Buruh dan rakyat kecil justru mendapatkan kebijakan yang akan memiskinkan dengan adanya kebijakan menaikkan harga BBM. Ini mendorong terjadinya efek domino seperti naiknya harga makanan, minuman, pakaian, transportasi dan barang lainnya," kata Ketua Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Batam Yoni Mulyo Widodo, Kamis (28/8).

Menurut Yoni, kampanye harga BBM menguntungkan kelas menengah atas adalah pernyataan yang menyesatkan. "Faktanya para pengusaha kecil dan mayoritas kaum buruh yang upahnya dikisaran Rp 1 hingga Rp 2 juta sangat bergantung pada penggunaan BBM murah," ungkapnya.

Apalagi, kata Yoni, selama ini kaum buruh tidak pernah mendapatkan kompensasi. Sehingga dengan naiknya harga BBM sangat merugikan dan memiskinkan kaum buruh yang sehari-hari menggunakan sepeda motor dalam bekerja.

Karenanya, kata dia, KSPI Batam meminta pemerintah untuk mencari solusi lain selain menaikkan harga BBM. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain, menggunakan sisa anggaran APBN yang jumlahnya puluhan triliun (SILPA). 

Kemudian, penggurangan penggunaan BBM di PLN dan mengganti dengan batu bara yang biayanya lebih murah. Serta menghemat anggaran.n dyah ratna meta novia

Ikuti Whatsapp Channel Republika