Kamis 28 Aug 2014 18:33 WIB

Perdebatan RUU Ancam Pilkada Serentak (2)

Rep: Andi Ikhbal/ Red: Mansyur Faqih
Gamawan Fauzi
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Gamawan Fauzi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, sebanyak 95 persen kepala daerah terlibat konflik dengan wakilnya. Itulah mengapa, dalam pemilihan wakil, ia mengusulkan agar orang yang dipilih bukan semata-mata usungan parpol untuk menangkan pilkada.

Dia mengaku, tidak tahu persis alasan fraksi di DPR banyak menolak ketentuan itu. Namun bila wakil diusung secara terpisah, maka peluang partai politik (parpol) berkoalisi menjadi semakin kecil. Padahal, pemerintah hanya inginkan tidak ada pecah kongsi saat birokrasi berjalan.

"Jalan tengah yang kami tawarkan adalah, wakil kepala daerah boleh dari parpol. Kalau dulu kan kami minta PNS agar mereka paham birokrasi," ujar dia. 

Dengan begitu, bila gabungan parpol pengusung calon terpilih ingin menguatkan suara di parlemen, mereka boleh mengajak parpol lainnya untuk bergabung dan memajukan nama wakilnya sendiri. Namun tetap saja, pihak tersebut di luar paket kepala daerah.

Menurut dia, RUU Pilkada sekarang ini memang mendesak untuk disahkan. Sebab aturan ini tidak menjadi beban pemerintahan mendatang. Apalagi wacana pilkada serentak membutuhkan persiapan matang KPU sehingga sulit kalau putusanya baru ada di 2015.

"Persiapan pilkada serentak yang rencannya dimulai 2015 ini banyak sekali. Meski sebagian, namun ada ratusan daerah. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, KPU akan keteteran dalam menyelenggaraanya," kata Gamawan.

Dia menambahkan, pemerintah memang cenderung menginginkan wakil dipilih terpisah sebab kebutuhan setiap daerah berbeda-beda. Wilayah yang jumlah penduduknya besar dengan kondisi geografis, butuh lebih dari satu orang wakil.

Kementerian juga menyatakan cukup jernih dalam melihat persoalan tersebut. Misalnya dengan pertimbangan akan ada penghematan beban anggaran bila pelaksanaan pemerintahan di suatu daerah tertentu berjalan tanpa wakil. 

Menurut dia, seorang kepala daerah sudah cukup efektif di kawasan terpencil. "Semua yang kita pertimbangkan untuk kepentingan bangsa dan kebaikan Indonesia masa depan. Ini kita lakukan berdasarkan kajian pengalaman," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement