REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 560 anggota DPR akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Sebelum resmu berkantor di Senayan, mereka terlebih dulu harus merasakan pendidikan yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Gubernur Lemhannas, Budi Susilo Soepandji mengatakan, anggota DPR terpilih periode 2014-2019 wajib mengikuti pendidikan yang diselenggarakan institusinya untuk mendapatkan pembekalan wawasan kebangsaan dan nasionalisme.
"Ini gelombang keempat yang dilakukan secara bertahap kepada masing-masing anggota DPR terpilih periode 2014-2019. Mereka akan dididik selama tiga minggu atau 15 hari waktu efektif," kata Budi di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (25/8).
Pembekalan kali ini diikuti 78 anggota DPR yang baru terpilih dari PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura. Mereka terdiri anggota DPR lama dan baru.
Dari ke-318 wajah-wajah baru yang melenggang ke kursi pemerintahan ini, Lemhannas yang bekerja sama dengan DPR merekomendasikan mereka mengikuti pendidikan mengenai wawasan kebangsaan di Lemhannas.
Lemhannas dan DPR berharap, melalui pendidikan ini akan tercipta para wakil rakyat yang berkarakter negarawan dan memahami wawasan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di kursi legislatif.
"Kita ingin mereka memahami persoalan wawasan kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan masalah-masalah kenegaraan serta masalah geopolitik," kata Budi.
Wakil Ketua DPR Priyo Santoso menyatakan, institusinya mendukung penuh program ini. Hal itu lantaran pembekalan wawasan kebangsaan bisa menguatkan rasa cinta Tanah Air anggota dewan. Apalagi, sekarang ini kekuasaan legislatif sangat besar.
Sehingga, bagi anggota DPR yang baru, program Lemhannas ini sangat dibutuhkan sebagai modal dalam menghadapi dinamika kerja di DPR. "Mereka benar-benar baru dalam politik, jadi penting dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, nasionalisme, persatuan nasional, dan lainnya," ujar politikus Partai Golkar itu.
Wawasan kebangsaan, kata dia, adalah nilai-nilai tentang sokoguru keindonesiaan, sehingga penting didiskusikan dan diimplementasikan karena anggota DPR memiliki kekuasaan besar. Bahkan, presiden pun harus berunding tentang semua hal dengan DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika