REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Dekan Fakultas Ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Thomas Ola Langoday berpendapat, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus berani menjadwal ulang (reschedule) pembahasan APBN Perubahan (APBNP) yang biasanya Oktober menjadi sekitar Maret tahun 2015.
"Reschedule APBNP ini penting untuk mengakomodasi program-program strategis dan prioritas yang telah dijanjikan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK pada saat kampanye pilpres lalu," kata Thomas Ola Langoday, di Kupang, Senin (25/8).
Dia mengemukakan, pandangan itu terkait strategi yang bisa dijalankan pemerintahan Jokowi-JK setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014, agar program-program yang sudah dijanjikan kepada rakyat bisa terealisasi.
"RAPBN 2015 tampaknya tidak mendukung program-program pemerintahan baru Jokowi-JK. Kondisi ini memerlukan keberanian dari Jokowi agar program-program yang sudah dijanjikan pada rakyat bisa terealisasi," katanya.
Program-program yang dijanjikan Jokowi-JK pada masa kampanye antara lain kartu pintar, kartu sehat, tol laut, tunjangan sosial serta kemandirian pangan.
Menurut dia, tanpa perubahan anggaran yang lebih awal, pemerintahan baru tidak mungkin melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.
Kondisi ini dapat berakibat pada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK, karena dianggap tidak merealisasikan janji kampanye.
"Alasannya karena rakyat, terutama yang berada di pedesaan, tidak memahami hal-hal yang berkaitan dengan proses usulan dan penetapan anggaran di DPR," katanya.
Karena itu, langkah yang paling tepat yang harus dilakukan adalah mereschedule jadwal APBN Perubahan menjadi lebih awal dari biasanya, kata Thomas Ola Langoday.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
