REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Desa berjanji untuk segera selesaikan masalah perbatasan negara. Hal yang sama pun disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, terkait kasus bagi-bagi KTP Malaysia pada WNI.
"Kami sudah kirim utusan ke KRI Tawau untuk selesaikan masalah ini", tutur Riki dari Departemen Perlindungan WNI dan BHI, Senin (17/11).
Menurutnya berita bagi-bagi KTP Malaysia ini tidak sepenuhnya benar. Saat ini kasus tersebut sedang diselidiki untuk dipecahkan permasalahannya. "Kami sedang menyiapkan siaran berita yang sebenarnya terjadi. Jadi tunggu saja informasi resmi yang langsung dari Kemenlu", ucap Riki.
Sedangkan dari sisi pembangunan, Kementerian Desa masih menjanjikan tindakan yang sama seperti dijelaskan pada Rapat Koordinasi minggu lalu. Menteri Desa Marwan Jusuf berkata pihaknya akan segera mengunjungi daerah perbatasan tersebut dan akan melakukan proyeksi infrastruktur.
Hal ini ia lakukan agar Desa di perbatasan merasa diperhatikan. Sebab kepedulian terhadap perbatasan menentukan keutuhan NKRI. Ia pun menyayangkan sikap malaysia mengklaim beberapa Desa di Sabah. Padahal daerah tersebut masih masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Selain itu, Marwan menambahkan bahwa pemerintah akan mengupayakan pembangunan SDM dan menumbuhkan semangat nasionalisme di wilayah batas negara. Agar penduduk tidak tergiur untuk pindah kewarganegaraan, karena lebih mencintai NKRI.
Salah satu program utama Kemendes adalah Save Villages di wilayah batas negara. Oleh itu sudah seharusnya jika pemerintah saat ini memberikan perhatian khusus bagi Desa-desa di perbatasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
