REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Balitbang Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, kekuatan penyeimbang memang penting sebagai alat kontrol kebijakan pemerintah.

Sebab, prilaku pemerintah tak boleh seperti penguasa yang otoriter. Karenanya, kehadiran oposisi di parlemen dinilai mampu mengawal setiap keputusan.

"Di sini, kita juga akan menguji PDI Perjuangan yang selama 10 tahun terakhir berada di luar pemerintahan. Mereka telah mengasah diri, sekarang, apakah mampu menjalankan amanah rakyat. Nanti kita mengontrol dan rakyat menilai," ujar dia di Jakarta, Sabtu (23/8).

Partai politik Koalisi Merah Putih berkomitmen tidak akan mengganjal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di parlemen. Sebagai oposisi mereka akan mengawal serta memberikan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap rakyat.

Wakil Ketua DPP PAN, Drajad Wibowo menambahkan, keberadaan partai oposisi di parlemen bertugas melakukan chek and balance. Meski dari sisi jumlah di parlemen koalisi yang dibangun Prabowo-Hatta lebih dominan, namun bukan berarti akan menggoyang Jokowi-JK.

"Kalau kebijakan pemerintah kami anggap prorakyat, kami pasti memberikan dukungan. Tugas oposisi di DPR adalah mengawasi, bukan untuk bentrok dengan pemerintah," kata Drajad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika