REPUBLIKA.CO.ID,pekanbaru--Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Riau menyatakan sampai saat ini berdasarkan pantauan yang ada belum ditemukan gejala paham radikal "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) di provinsi yang dijuluki "Bumi Lancang Kuning" itu.
"Makanya sebelum ada gejala, kita harus lebih dulu melakukan langkah-langkah pencerahan. Apa itu ISIS dan bagaimana sepak terjangnya," kata Perwira Menengah Direktorat BInmas
Polda Riau, AKBP Imam Saputra di Pekanbaru, Jumat.
Dengan latar belakang tersebut, ia menyatakan telah bersepakat dengan pihak-pihak terkait seperti Kesatuan bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Polinmas) Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau untuk mengadakan Seminar Nasional Pencegahan Paham ISIS.
Pemateri untuk seminar itu adalah Wakil Menteri Agama, Prof. Dr. Nasaruddin Umar MA, Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama Prof. Dr. Said Agil Siraaj MA, Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Petrus lendhard Golose.
"Kemudian Dirjen Kesbang Polinmas Kementrian Dalam Negeri, Mayor Jendral Purnawirawan Tanri Bali Lamo, dan "keynote Speaker" Kepala BNPT Jendral Purnawirawan Ansyad Mbay serta moderatornya nanti presenter Aviani Malik pada 26 Agustus di Hotel Aryaduta, Pekanbaru," katanya yang juga menjadi Ketua Panitia dalam seminar tersebut.
Menurut dia, seminar itu adalah salah satu langkah terpadu yang sistematik agar bisa meminimalisir efek sampaing fenomena ISIS yang selama ini berkembang luas. Lebih detailnya bertujuan untuk mencegah warga Indonesia supaya tidak ada ikut-ikutan latah ikut ke sana dengan alasan jihad di Suriah dan Irak.
Hal itu, menurutnya perlu diwaspadai dan di daerah lain juga sudah melakukan hal yang sama. Dari seminar ini akan ada rekomendasi adanya rencana-rencana aksi yang akan ditindaklanjuti bertingkat dari pemerintah provinsi sampai ke desa/kelurahan agar memiliki konsep yang sama.
"Jika ada yang terindikasi akan dilakukan pendekatan secara santun dan beretika untuk dirangkul kembali bahwa ini hanyalah distorsi pemahaman agama yang harus diluruskan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika