REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani mengaku bersyukur apabila dirinya dianggap pantas menempati posisi pimpinan DPR. Namun begitu ia mengatakan posisi pimpinan DPR bukan tujuan utama PDI Perjuangan.
"Karena buat kami adalah bagmaina mengembalikan hak kami pemenang pemilu untuk menjadi ketua DPR," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (19/8).
Puan menyatakan pihaknya belum membahas calon pimpinan DPR periode 2014-2019. Saat ini PDI Perjuangan tengah berkonsentrasi mengawal uji materi UU MPR, DPR, DPD, DPRD di Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi UU MD3 ke MK dilakukan PDI Perjuangan karena ada pasal yang menyebut pimpinan DPR dipilih langsung lewat sidang paripurna melalui sistem paket.
Padahal menurut Puan mekanisme pimpinan DPR mestinya mengacu pada aturan UU MD3 sebelum direvisi yakni pimpinan DPR otomatis menjadi milik partai peraih kursi terbanyak di DPR. Pada tahun 2009 saat Demokrat menjadi pemenang pemilu kami pun mendukung Partai Demokrat (menjadi pimpinan DPR).
Pandangan bahwa partai peraih kursi terbanyak berhak mendapatkan posisi pimpinan DPR karena dianggap memiliki legitimasi dukungan rakyat paling banyak. Maka itu Puan menganggap pemilihan pimpinan DPR melalui mekanisme musyawarah mufakat dan voting sama artinya dengan menghilangkan kepercayaan rakyat.
"Lalu bagaimana hak dari suara rakyat yang diberikan melalui partai koalisi kalo kemudian suara rakyat itu digantikan oleh suara anggota DPR di legislatif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
