REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Orang tua harus lebih waspada mengawasi anak-anaknya. Karena, anak sekolah dasar (SD) berusia 10 tahun di Jabar sudah ada yang menggunakan ganja. Kasus anak pengguna ganja, paling banyak ditemukan di pedesaan. Di antaranya, Sukabumi, Bogor, dan Tasikmalaya.
''Ya, kasusnya di pedesaan daerah Selatan Jabar. Kalau di perkotaan kan jenis narkobanya lain ekstasi dan sabu,'' ujar Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol Anang Pratanto, kepada wartawan Apel Besar Peringatan Hari Jadi Jabar ke-69 di Lapangan Gasibu Bandung, Selasa (19/8).
Menurut Anang, anak-anak SD pengguna narkoba itu biasanya hanya coba-coba. BNNP, terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mencegah anak-anak mengenal ganja. Hal itu pun, dilakukan dalam kerangka menyukseskan visi misi Gubernur Jabar agar Jabar bebas narkoba dan masyarakatnya berprestasi.
Saat ditanya kasus anak pengguna ganja tersebut lokasinya dimana, Anang mengatakan, temuan kasus anak SD di banyak tempat. Apalagi, di Kota Bandung. Bahkan, ada narkoba yang berbentuk permen. ''Barang-barang seperti permen, memang awalnya ditawarin dan tak disadari mereka menggunakan ganja,'' katanya.
Permen yang mengandung narkoba itu, kata dia, biasanya tak dijual di warung. Anak-anak, diberikan hanya untuk membuat addict saja supaya selanjutnya membeli. ''Sudah banyak pelaku yang ditangkap, dengan modus permen ini,'' katanya.
Provinsi Jabar, kata dia, untuk ganja kasusnya kedua setelah Aceh. Pusat peredaran dan gudang ganja ada di Jabar untuk distribusi provinsi sekitarnya, seperti DKI Jakarta, Jateng, dan Banten. ''Jadi, dari Aceh di-drop ke Jabar. Peredaran ke Bandung, lewat darat dari Acehnya,'' katanya.
Oleh karena itu, menurut Anang, pihaknya akan mengaktifkan penyelidikan dan pemeriksaan kendaraan dari Aceh. Selain itu, BNNP pun mendalami peredaran penyalahgunaan di Lapas. ''80 persen penyalahgunaan narkoba di Jabar itu ganja. Dengan pengungkapan kasus 390 Kg ganja, kami akan tekan banyak kasus karena kami sita banyak,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika