REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13) di Nusa Tenggara Timur masih terganjal ketersediaan jumlah dan kualitas guru sebagai ujung tombak dari implementasi dan aplikasi kurikulum baru itu.
"Kesiapan para guru melalui pendidikan dan pelatihan khusus untuk melaksanakan kurikulum 2013 itu penting ketimbang mendesak segera adanya bahan dan buku ajar di kabupaten/kota dalam Provinsi NTT," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Petrus Sinun Manuk, di Kupang, Selasa.
Ia mengatakan kesiapan guru dalam konteks penerapan kurikulum 2013 belum seluruh guru sekolah mulai SD, SMP, SMA di NTT mendapatkan pelatihan secara intensif sehingga menguasai pengajaran dengan metode sesuai dengan kurikulum baru.
"Memang masih banyak yang belum dilatih, mereka rata-rata adalah guru kelas guru bidang studi dan dan mutasi, dan jumlahnya cukup banyak," katanya.
Ia mengatakan untuk mempercepat kesempatan guru memperoleh pelatihan kurikulum 2013, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Lembaga Pelatihan Mutu Pendidikan (LPMP) setempat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan terkait.
Pihak LPMP NTT pada dasarnya menerapkan prinsip bahwa diklat kurikulum 2013 harus dilaksanakan secara partisipatif dan integratif.
"Ini penting karena guru memegang peranan yang sangat penting dalam sektor pendidikan terutama berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum baru itu," katanya.
Dia menyatakan guru adalah jantungnya pendidikan. Karena itu pendidikan yang baik, bermutu dan unggul tetap akan tergantung kepada kondisi mutu guru itu sendiri.
"Tanpa peran aktif guru, kebijakan pembaruan pendidikan secanggih apapun (termasuk K-13) tetap akan sia-sia. Sebagus apapun dan semoderen apapun sebuah kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan, jika tanpa guru yang berkualitas, tidak akan membuahkan hasil yang optimal," katanya.
Karena, menurut dia, dalam dunia pendidikan, keberadaan serta peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan strategis.
Guru menjadi bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal, informal maupun nonformal. Guru juga memiliki peran yang strategis dalam mencerdaskan anak bangsa dan mendorong berkembangnya potensi peserta didik,"katanya.
Mantan guru SMAN I Kota Kupang itu mengatakan filosofi sosial budaya dalam pendidikan di Indonesia, telah menempatkan fungsi dan peran guru sedemikian rupa sehingga guru di Indonesia mempunyai peran ganda.
"Guru dituntut tidak hanya sebagai pendidik yang mentransformasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, tetapi sebagai penjaga moral bagi anak didik. Bahkan tidak jarang guru dianggap sebagai orang kedua setelah oranbg tua anak didik," ujarnya.
Atas dasar fungsi dan peran tersebut, katanya, seorang guru dituntut memiliki profesionalisme. Dan jika profesionalisme guru telah terpenuhi maka diyakini mampu mengubah peran guru yang tadinya pasif menjadi guru yang aktif, inovatif dan dinamis.
Namun, katanya, harus diakui bahwa pendidikan di NTT bukannya tanpa masalah. Khusus untuk guru, saat nini setidaknya ada tiga masalah utama yang dihadapi oleh para guru seperti masalah itu yakni mutu guru, maslah distribusi guru yang kurang merata, dan masalah kesejahteraan guru.
Dari aspek kualifikasi pendidikan, sebagian besar guru masih berijazah SMA yakni sebanyak 33.574 orang atau setara 44,63 persen.
Sedangkan yang berijazah D1/D2 sebanyak 17.280 orang (22,97 persen), berijazah D3 sebanyak 4.646 orang (6,17 persen), berijazah S1 sebanyak 19.578 orang (26,04 persen), dan berijazah pasca sarjana sebanyak 101 orang (0,13 persen).
Kondisi seperti ini, (guru masih berijazah SMA), mesti menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. "Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya untuk meningkatkan mutu dan kualifikasi guru dengan cara mendorong guru-guru yang masih berijazah SMA atau diploma untuk melanjutkan studi ke jenjang S1. Pemerintah akan memberikan beasiswa dan bantuan sosial untuk peningkatan mutu guru di NTT," katanya.
Selain itu katanya Diklat bagi guru untuk melaksanakan kurikulum 2013 pun endesak dan bahkan harus mendapatkan prioritas dari para pengambil kebijakan di daerah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
