Senin 18 Aug 2014 19:18 WIB

PPP Disarankan Jadi Oposisi

Rep: c57/ Red: Hafidz Muftisany
Petugas keamanan berjaga berlatar belakang lambang partai di DPP PPP di Jakarta, Senin (18/8). (Republika/ Tahta Aidilla)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Petugas keamanan berjaga berlatar belakang lambang partai di DPP PPP di Jakarta, Senin (18/8). (Republika/ Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio, menyatakan menjadi oposisi adalah pilihan terbaik  PPP.

"Pilihan oposisi mungkin yang terbaik karena jabatan menteri di pemerintahan baru harus profesional dan tidak boleh ada KKN yang hanya menguntungkan segelintir elite partai," tutur Agung saat dihubungi Republika, Senin (18/8) sore.

Dengan menjadi oposisi, PPP dapat mengembangkan tradisi baru. Faktanya, papar Agung, kekuasaan politik tidak selalu menguntungkan.

Menurut Agung, sebagian senior yang ingin PPP merapat ke Jokowi, kemungkinan berharap mendapat kursi menteri di Kabinet Jokowi-Muhammad Jusuf Kalla (JK).

Agung berpendapat timbulnya ancaman dari senior PPP terhadap pengurus harian DPP PPP adalah dinamika organisasi yang biasa.

"Namun, karena PPP memiliki ideologi Islam, sebaiknya setiap perkara harus dicari solusinya melalui mekanisme 'syura' atau musyawarah," ungkap Agung.

Melihat platform koalisi tanpa syaratnya Jokowi, Agung menilai sangat sulit bagi PPP mendapatkan kursi menteri.

Apalagi, keinginan masuknya PPP akan mendapat penentangan yang keras dari kelompok internal Jokowi yang juga berebut kursi menteri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement