REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Biro Umum Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat H Iswandi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2013 masih banyak dijumpai aset-aset tanah milik Pemprov NTB yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum bersertifikat.
Pada pertemuan kesepakatan bersama Pemprov NTB dengan Kanwil Badan Pertanahan NTB dan dihadiri Sekda NTB HM Nur di Mataram, Senin dia menjelaskan, dari 1.305 persil jumlah aset tanah milik Pemprov NTB, kurang lebih 205 persilnya masih belum bersertifikat.
Barang-barang tersebut terdiri dari tanah untuk bangunan jalan provinsi, dan tanah untuk bangunan perkantoran maupun penggunaan yang lain.
"Sehubungan dengan itu, dalam rangka penertiban dan penegasan hak dari pada aset-aset milik Pemprov NTB dan untuk menghindari banyaknya klaim dan untuk memastikan hak bagi Pemprov NTB, maka upaya percepatan sertifikasi terhadap BMD berupa tanah ini perlu dilakukan," katanya.
Sementara itu, Sekda NTB H Muhammad Nur mengatakan, pemda memandang perlu membangun dan mewujudkan sebuah bentuk kesepakatan bersama dengan Kanwil Pertanahan dan seluruh jajarannya untuk memastikan penguasaan atas tanah oleh pemda betul-betul demokratis.
Dia berharap agar melalui kesepakatan bersama tersebut dapat menjadi indikator utama BPK bahwa pemda khususnya Pemprov NTB telah bersungguh-sungguh menghadirkan tata kelola uang dan aset yang tertib, terukur, dan konstitusional.
"Dengan bentuk kesepakatan ini saya berharap Kanwil BPN dan jajarannya dapat meresopon secara sungguh-sungguh agar aset-aset kita berupa tanah betul-betul tertib, serta bisa menjadi potensi investasi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika