REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Jokowi yang ingin membeli tiga drone (pesawat tanpa awak) untuk memantau kegiatan illegal fishing, illegal logging, dan kebakaran hutan ditanggap Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Kepala Puskom Publik Kemenhan Brigjen Sisriadi menyatakan, TNI AU sudah punya, dan saat ini sedang menyiapkan satu skuadron khusus pesawat terbang tanpa awak (PPAT). Nantinya, sebanyak 12 unit PPAT akan ditempatkan di Lanud Supadio, Pontianak.

Menurut Sisriadi, dari 12 unit, sebanyak enam merupakan produk dalam negeri yang diberi nama Wulung, dan sisanya dibeli dari luar. Dia menyatakan, sebanyak enam unit sudah dibuat tim konsorsium terdiri PT Dirgantara Indonesia (DI), Kemenhan, serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

"Kita sudah beli. Enam lainnya dibeli dari Filipina, dan dua sudah datang, dibeli dari Filipina," kata Sisriadi kepada Republika Online, kemarin.

Dia menyatakan, satu skuadron PPTA sengajak merupakan kombinasi produk dalam negeri dan luar negeri. Pasalnya, harus diakui teknologi produk luar negeri masih lebih bagus. Sambil riset terus dilakukan, pihaknya berharap nantinya produk PPTA buatan PT DI bisa berkembang dan menyaingi negara maju.

Kepala Divisi Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Said Didu mengatakan, drone yang ramai dibicarakan publik itu bukan sebuah teknologi yang luar biasa. "Drone itu kan istilah yg rumit amat. Saya agak ketawa mendengarnya, itu semacam mainan remote control," kata Said.

Menurut dia, bangsa Indonesia sudah menguasai cara pembuatan PPAT. Bahkan, tidak sedikit 'drone' buatan rumah tangga yang dijual di pasaran. Hanya saja, ia mengakui, secara teknologi masih perlu ditingkatkan. Kendati begitu, ia juga mengklarifikasi pernyataan Hatta Rajasa di debat capres bahwa pengoperasian PPAT tidak perlu satelit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika