REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Arah gerak Partai Golkar belakangan menjadi pertanyaan menyusul adanya dua arus berbeda menyikapi posisi partai ke depan.
Ada yang tetap konsisten menginginkan Golkar tetap dalam koalisi Merah Putih, ada juga yang mendorong partai itu bergabung dengan pemerintahan capres-cawapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyebut partainya masih akan tetap berada di koalisi Merah Putih. "Kami bertekad untuk melanjutkan koalisi ini dan kami telah menyatakan sebagai koalisi permanen setidak-tidaknya untuk kurun waktu lima tahun ke depan, mengawal," kata dia.
Hal itu disampaikan Akbar selepas mengikuti upacara hari peringatan kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia, di Lapangan Polo, Nusantara Polo Club-Jagorawi Golf and Country, Cibinong, Kabupaten Bogor, Ahad (17/8).
Ada yang menilai sikap Golkar akan berubah setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun apapun putusan MK, Akbar menilai partainya akan memegang putusan yang sudah diambil partainya.
Ia menilai putusan yang dibuat sudah menjadi pertimbangan terbaik untuk memperkuat posisi partai. "Khususnya yang berhimpun dalam koalisi untuk mengawal pembangunan bangsa kita dalam kaitan dengan pemerintah lima tahun ke depan," kata dia.
Apabila tidak menjadi bagian dari pemerintahan, Akbar tidak ingin menyebut Golkar sebagai oposisi. Ia mengatakan, partai berlambang Pohon Beringin ini akan mengeluarkan sikap-sikap kritis terkait pembangunan bangsa yang berlandaskan pada kepentingan negara dan rakyat.
"Kami tidak menyebut sebagai oposisi, tapi kami akan memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang," ujar dia.
Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie sudah memutuskan untuk memberikan dukungan pada pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta. Bahkan Golkar ikut bersama sejumlah partai lainnya menandatangani kesepakatan koalisi permanen Merah Putih.
Selain Golkar, partai lain yang sepakat untuk koalisi permanen itu adalah Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB, dan Partai Demokrat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika