REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam pidato nota keuangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada tujuh kementerian dan lembaga yang akan mendapatkan alokasi dana diatas Rp40 triliun.
Pertama, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi paling besar yakni Rp95 triliun. Ia mengatakan dana tersebut dipakai untuk melanjutkan minimum essensial force.
"Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan melalui peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi alutsista maupun pemeliharaannya," katanya.
Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi dana sebesar Rp74,2 triliun. Dana tersebut untuk pengembangan infrastruktur irigasi dan waduk.
"Dengan adanya pengembangan infrastruktur sebagai faktor utama, diharapkan biaya logistik akan menurun dari 25,2 persen terhadap PDB pada tahun 2013 menjadi 23,6 persen dari PDB pada tahun 2015," katanya.
Ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp67,2 triliun. Keempat, Kementerian Agama sebesar Rp50,5 triliun. Dua kementerian itu akan diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan.
"Strategi tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan potensi demografi Indonesia yang produktif," katanya, Jumat (15/8).
Kelima, Kementerian Kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp47,4 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan, antara lain berupa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas di daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.
"Dengan berbagai program dan kegiatan tersebut diharapkan, akses dan kualitas kesehatan masyarakat akan semakin meningkat di seluruh pelosok tanah air," katanya.
Keenam, Polri menjadi lembaga yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp47,2 triliun. Alokasi anggaran Polri yang terus meningkat, diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
"Selain itu, Pemerintah memandang perlu untuk mempertahankan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 582, yang dilaksanakan dengan menambah jumlah personil Polri," katanya.
Ketujuh, Kementerian Perhubungan mendapatkan Rp44,6 triliun.
"Melalui Kementerian Perhubungan direncanakan akan dibangun 5 bandar udara baru dan mengembangkan serta merehabilitasi 51 bandar udara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika