REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pramuka memerlukan kemandirian pembiayaan untuk memajukan organisasi lewat pengelolaan dan pengembangan unit usaha sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah.

"Untuk memajukan organiasi diperlukan kemandirian pembiayaan, yang hingga saat ini gerakan pramuka masih belum berhasil dan memerlukan kerja keras," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ketika membacakan pidato Ketua Kwartir Nasional Pramuka dalam HUT ke-53 Pramuka tingkat provinsi di Lapangan Sempur Kota Bogor, Kamis, (14/8).

Dalam pidato tersebut, Gubernur membacakan, pembiayaan yang dibutuhkan untuk menopang kegiatan Pramuka sangat besar. Pembiayaan tersebut belum memungkinkan diperoleh dari iuran anggota mengingat sebagian besar anggotanya berasal dari keluarga kurang mampu.

"Maka tidaklah dapat menarik iuran tersebut dari para anggota, sebaliknya justru para anggota sangat memerlukan bantuan," kata Gubernur.

Gubernur melanjutkan, pembiayaan kegiatan Kepramukaan tidaklah mungkin selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Untuk menjaga otonomi dan indepedensi organisasi.

Organisasi Pramuka harus memiliki sumber dana sendiri. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 12/2010 bahwa gerakan Pramuka dimungkinkan untuk membentuk badan usaha dan mengelola aset yang dimiliki.

"Sehingga secara otonomi dapat memberikan pendapatan bagi organisasi untuk membiayai operasional kegiatan," kata Gubernur

Ikuti Whatsapp Channel Republika