REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan tidak ada perdebatan lagi ihwal musyawarah nasional (munas) partainya, sebab mayoritas DPD Golkar sudah meminta munas dilakukan tahun depan.

"Sebanyak 31 dari 33 DPD Golkar tingkat provinsi menyatakan secara tertulis mendukung pelaksanaan munas 2015, jadi sebetulnya tidak ada perdebatan lagi," kata Doli di Jakarta, Rabu (13/8).

Dia mengatakan saat ini ada dua penafsiran terkait munas Golkar, yakni apakah munas kesembilan dilakukan sesuai AD/ART yakni tahun ini, atau sesuai rekomendasi khusus bahwa munas kesembilan dilakukan 2015.

Dia menekankan, baik ketentuan AD/ART maupun rekomendasi khusus itu kedua-duanya merupakan produk dari munas. Untuk menentukan mana yang lebih kuat pengaruhnya, maka harus dilakukan munas luar biasa.

"Sedangkan munas luar biasa itu baru bisa terlaksana atas permintaan dua per tiga DPD tingkat provinsi. Masalahnya 31 DPD sudah meminta munas dilakukan 2015," tegas dia.

Dia juga menyerukan bahwa Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) telah menegaskan bahwa pemberlakukan munas tahun depan bukanlah kemauan pribadi melainkan sebuah amanat yang telah disampaikan.

Sebelumnya sejumlah kader Golkar lintas generasi mendorong munas diberlakukan tahun ini sesuai jadwal, karena mereka menilai posisi Golkar sudah keluar dari jalurnya. Mereka juga menilai kepemimpinan Ical di Golkar sangat otoriter, contohnya dengan memecat kader hanya karena mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dalam Pilpres 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika