REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai pengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK mengklaim tak keberatan jika kabinet pemerintahan ke depan, melepas atribut parpol. Sebab, kondisi itu membuat kinerja kepemerintahan lebih fokus mengurus negara dan masyarakat.
Sekjen Partai Nasdem, Rio Patrice Capella mengatakan, wacana kabinet pemerintahan Jokowi-JK tak lagi terlibat politik di parpol harus mendapat dukungan. Jangan sampai, saat ada agenda politik seperti pemilu, para menteri tersebut malah sibuk mengurus agenda partai.
"Nasdem tidak keberatan kalau kabinet Jokowi-JK harus melepas atribut parpol, biar tidak ada /conflik of interest/," kata Patrice saat dihubungi Republika, Selasa (12/8).
Ia menambahkan, wacana kebijakan itu muncul pasti karena ada evaluasi atas jalannya pemerintahan periode sekarang ini. Menurut dia, suatu hal yang wajar bila timbul harapan Jokowi, para menterinya nanti bekerja penuh untuk rakyat tanpa terikat hubungan politik dengan siapapun.
Dukungan dari Nasdem pun, kata dia, tak akan berkurang atau mengendur saat nanti di parlemen. Meski kader partainya ada yang terpilih masuk ke kabinet dan melepas keterkaitan politik, justru hal tersebut patut diapresiasi. Pihaknya juga ingin, para menteri lebih fokus.
"Para kader serta pengurus Nasdem di parlemen tentu paham soal itu. Jadi dukungan kami tak akan mengendur," ujar dia.
Rio menyatakan, partainya sekarang ini belum menyiapkan nama-nama calon menteri yang akan duduk di kursi kabinet Jokowi-JK. Menurut dia, hal tersebut menjadi hak preogatif Presiden Jokowi. Jika dari parpolnya tidak mendapat prioritas pun, ia tak akan mempermasalahkan.
"Kalau Jokowi mau pilih kader kami, silahkan. Tidak ada juga, bukan masalah. Kami tidak siapkan orang-orangnya, itu tergantung pilihan Jokowi," kata dia.